Unsur-unsur Tindak Pidana

ap pank 7/26/2013
Terhadap unsur-unsur tindak pidana, ada ahli yang berpendapat bahwa antara unsur subjektif (pelaku/pembuat pidana) dengan unsur objektif (perbuatan) tidak perlu dilakukan pemisahan dan adapula yang merasa perlu untuk dipisahkan. Golongan yang merasa tidak perlu dipisahkan disebut aliran monisme, sedangkan yang merasa perlu untuk dipisahkan disebut alisan dualisme. Berikut uraian singkat mengenai kedua aliran tersebut


1. Aliran Monisme

Perbedaan mendasar dari pertentangan antara monisme dan dualisme tentang delik terletak dalam pembahasan mengenai perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Kendati terdapat banyak perbedaan lainnya yang mewarnai perdebatan antara monisme dan dualisme, akar persoalan tersebut berasal dari unsur-unsur delik, makna kelakuan (plegen) dan kepembuatan (daderschap), dan pertanggungjawaban pidana sehingga melahirkan konsekuensi terhadap pandangan hukum pidana secara keseluruhan.

Aliran Monisme ini dianut oleh banyak ahli hukum pidana, baik di Belanda maupun di Indonesia, seperti Jonkers, Simon, Van Hamel, Satochid Kartanegara, dan Lamintang. Beberapa tokoh monisme memberikan definisi strafbaar feit yang menjadi dasar perbedaan dengan pandangan dualisme.

Strafbaar feit yang didefinisikan Pompe[1] sebagai “suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan hukum” mengisyaratkan adanya dua unsur dalam strafbaar feit. Pertama, unsur obyektif yang meliputi kelakuan atau perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum dan dilarang oleh UU. Kedua, unsur subyektif yang terdiri dari kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku. Berkaitan dengan unsur obyektif dan subyektif, Lamintang[2] menyebutkan bahwa unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Lebih lanjut, Lamintang merinci unsur subyektif dan unsur obyektif dari perbuatan pidana sebagai berikut:

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);

b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;

c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Adapun unsur-unsur obyektif dari perbuatan pidana terdiri dari :

a. Sifat melanggar hukum;

b. Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;

c. Kausalitas, yakni penyebab hubungan suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Dalam hal ini, Satochid[3] menegaskan adanya “akibat” dari perbuatan tertentu sebagai salah satu unsur obyektif dari perbuatan pidana.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Jonkers[4] sebagaimana dapat disimpulkan dari definisinya tentang strafbaar feit (peristiwa pidana) sebagai perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, kesalahan atau kesengajaan selalu merupakan unsur dari kejahatan.[5] Dengan demikian, ketidakmampuan bertanggung jawab dan ketiadaan kesalahan merupakan alasan pembebasan pelaku karena perbuatan pidana yang dituduhkan tidak terbukti.

Dengan demikian, berdasarkan pendapat-pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur delik adalah:

1. Unsur Subjektif, yang merupakan unsur dari pembuat/pelaku pidana, yaitu:

a. Adanya kesalahan pembuat, yang terdiri dari dolus dan culpa.

b. Adanya kemampuan bertanggung jawab (tidak ada alasan pemaaf).

2. Unsur Objektif, yang merupakan unsur perbuatan, yaitu:

a. Perbuatan tersebut mencocoki rumusan delik dalam undang-undang

b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun materiil (tidak ada alasan pembenar).

Pandangan monisme memiliki akar historis yang berasal dari ajaran finale handlungslehre yang dipopulerkan oleh Hans Welzel pada tahun 1931. Inti ajaran finale handlungslehre menyatakan bahwa kesengajaan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perbuatan.[6] Eksistensi kesengajaan yang termasuk dalam perbuatan disebabkan argumentasi utama finale handlungslehre, bahwa setiap perbuatan pidana harus didasari intensionalitas untuk mencapai tujuan tertentu sehingga perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan final (final-subyektif). Dalam konteks ini, setiap bentuk perbuatan naturalistis yang ditentukan berdasarkan hubungan kausal tidak termasuk dalam perbuatan pidana. Karenanya, perbuatan pidana hanya ditujukan kepada perbuatan dan akibat yang ditimbulkan berdasarkan penetapan kesengajaan pelaku.

Tujuan utama finale handlungslehre adalah menyatukan perbuatan pidana dan kesalahan, serta melepaskan perbuatan pidana dari konteks kausalitas. Dengan kata lain, perbuatan adalah kelakuan yang dikendalikan secara sadar oleh kehendak yang diarahkan kepada akibat-akibat tertentu. Jadi kesadaran atas tujuan, kehendak yang mengandalikan kejadian-kejadian yang bersifat kausal itu adalah suatu ”rugggeraat” dari suatu perbuatan final.[7]
2. Aliran Dualisme

Dualisme tentang delik membedakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan ini, kesalahan merupakan unsur subyektif yang menjadi unsur pertanggungjawaban pidana. Karena itu, kesalahan tidak mungkin dimasukkan dalam perbuatan pidana yang hanya mengandung unsur obyektif saja sehingga perbuatan pidana hanya dapat dilarang (tidak dipidana). Adapun pemidanaan ditujukan kepada pembuat yang dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan dilakukannya. Berdasarkan hal ini, pemidanaan terhadap pembuat harus melihat dua hal yang terpisah, pertama, apakah perbuatan pidana dilakukan, dan kedua, apakah pembuat dapat mempertangungjawabkan (bersalah) dalam melakukan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana. Pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana ini nampak dalam definisi perbuatan pidana yang dikemukakan Moeljatno[8], “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”.

Dalam konteks pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, suatu perbuatan terjadi apabila perbuatan tersebut dirangkum dalam UU dan tidak dibenarkan oleh alasan pembenar. Atas dasar itu, unsur batin harus dilepaskan dari perbuatan pidana. Kantorowicz menyatakan, sebagaimana dikutip A. Zainal Abidin Farid, bahwa perbuatan pidana (stafbare handlung) mensyaratkan adanya perbuatan, persesuaian dengan rumusan UU dan tidak adanya alasan pembenar. Sedangkan bagi pembuat disyaratkan adanya kesalahan dan tidak adanya dasar pemaaf.[9]

Pandangan ini juga diperkuat dalam Pasal 350 Wetboek van Strafvordering Nederland yang memerintahkan hakim yang memeriksa perkara dipersidangan agar mempertimbangkan dahulu apakah terdakwa terbukti mewujudkan strafbaarfeit, kalau sudah terbukti barulah hakim mempertimbangkan apakah terdakwa bersalah (strafbaarheid), kalau terbukti bersalah dan memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban, barulah hakim mempertimbangkan tentang pidana atau tindakan yang dijatuhkan.[10] Dari sini nampaknya pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana memudahkan hakim dalam memeriksa perkara di persidangan. Konsep gradualitas berjenjang yang diamanatkan Pasal 350 untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara tidak terlepas dari konsep dualisme yang mengadakan diferensiasi perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, ajaran dualisme tidak hanya berlaku di ranah hukum pidana materiel saja melainkan juga berlaku dalam hukum acara pidana terutama bagi hakim yang memeriksa perkara.

Related Posts

Hukum 3370580075561108284

Search

Popular Posts